Pengolahan Sampah Bantargebang Semrawut

Pengolahan Sampah Bantargebang Semrawut

Foto : ANTARA/Risky Andrianto
Pembatasan Truk I Truk pengangkut sampah DKI Jakarta melintas di area Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/10). Pemerintah Kota Bekasi akan kembali menerapkan pembatasan jam operasional truk pengangkut sampah milik DKI Jakarta.

Tim Monev bertugas mengawasi janji Pemprov DKI dalam kelola TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

JAKARTA – Pembuangan sampah di Temat Pembungan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat semakin semrawut, tidak sedikit sopir truk sampah membuang muatannya di pinggir jalan di luar tumpukan sampah utama.

“Coba kita lihat tumpukan sampah di sepanjang jalan di TPST Bantargebang. Ini akan menghalangi laju truk sampah ke lokasi. Bahkan, lama kelamaan sampah itu semakin tinggi di jalan atau tanah kosong milik warga. Ini yang seharusnya dievaluasi,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah.

Sejak TPST Bantargebang dilakukan swakelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Amir, banyak aspek yang dilanggar Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sehingga, dia menganggap wajar jika pemerintah kota Bekasi meminta lebih atas dana hibah atau dana kemitraan untuk mereka.

“Karena yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat sampah Jakarta kan Bekasi. Kalau dulu, ketika dikelola oleh pihak swasta, semua dipenuhi sesuai dengan aturan. Sekarang kan swakelola, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum memiliki payung hukum atas hal itu,” tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku akan segera membangun fasilitas pengolahan sampah di perkotaan atau intermediate treatment facility (ITF). Fasilitas ini diperlukan untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPST Bantargebang.

Polemik TPST Bantargebang, harapnya, bisa diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjasama (PKS) kedua pemerintahan. Menurutnya, dalam PKS itu terdapat kesepakatan-kesepakatan yang wajib dipatuhi kedua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Bekasi.

Dia menganggap wajar jika pemerintah kota Bekasi meminta lebih atas dana hibah atau dana kemitraan untuk mereka.

“Karena yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat sampah Jakarta kan Bekasi. Kalau dulu, ketika dikelola oleh pihak swasta, semua dipenuhi sesuai dengan aturan. Sekarang kan swakelola, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta belum memiliki payung hukum atas hal itu,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Koalisi Wahana Lingkungan Hidup Indinesia (KAWALI), Puput TD Putra, menambahkan, TPST Bantargebang Bekasi dinilai melanggar undang-undang karena sampah-sampah itu hanya ditumpuk begitu saja secara terbuka.

Dalam UU Persampahan Pasal 29 huruf (e), ungkapnya, dijelaskan bahwa dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

Menurutnya, sistem model pengolahan seperti ini yang selalu dicari-cari kesalahannya oleh berbagai pihak demi mendapatkan keinginannya seperti dana hibah, dana kemitraan dan lainnya.

Evaluasi

Terkait dengan kelola TTPST Bantargebang, Bekasi Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengoptimalkan kembali Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) kerja sama kemitraan Kota Bekasi dan DKI Jakarta dalam pemanfaatan lahan TPSTS Bantargebang.

“Hari ini saya bertemu dengan beberapa tokoh dan tim Monev yang dibentuk Kota Bekasi dan DKI, namun memang fungsinya belum maksimal,” kata Rahmat

Menurut dia, kurang optimalnya peran Tim Monev yang dibentuk sejak beberapa tahun lalu itu disebabkan belum dilengkapi dengan kantor sekretariatan serta belum punya petunjuk teknis tentang arah kinerja.

“Pemkot Bekasi akan menyiapkan kebutuhan itu sehingga perannya bisa optimal dalam melakukan pengawasan TPST Bantargebang ini,” katanya.

Menurut dia, Tim Monev memiliki fungsi pengawasan terhadap item perjanjian kerja sama bantuan langsung tunai kepada 18.000 warga yang terdampak sampah DKI di Bantargebang di Desa Ciketingudik, Cikiwul, dan Sumurbatu

Pembentukan Tim Monitoring Evaluasi Sampah yang terdiri atas perangkat daerah, pelibatan tenaga ahli dan tokoh masyarakat berdasarkan persetujuan Wali Kota Bekasi.

Tim Monev juga bertugas mengawasi tentang janji Pemprov DKi yang akan membuat sumur artesis di Kelurahan Ciketingudik.

“Saya lihat sumur artesis eks DKI yang ada sekarang harus ada revitalisasi bantuan DKI terhadap kebutuhan air bersih, kalau dilihat di kampungnya aja begini, betapa bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang luar biasa,” katanya.